Rabu, 15 Juni 2016

Sumber hukum internasional

Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a.    Sumber hukum material, adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Menurut J.G. Starke, sumber hukum material hukum internasional diartikan bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa.
b.    Sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Secara tertulis, sumber hukum internasional termuat dalam dua dokumen, yaitu Pasal 7 Konvensi Den Haag (18 Oktober 1907) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang tercantum dalam Piagam PBB (26 Juni 1945).

Berdasarkan data di atas, Mahkamah Internasional mengadili setiap permasalahan dengan mempergunakan:
1)    Perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk membuat hukum tertentu.
2)    Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional yang dapat diterima yaitu kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.
3)    Prinsip hukum umum. Prinsip hukum merupakan asas hukum yang mendasar pada hukum modern.
4)    Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka.

Subjek hukum internasional

Subjek hukum adalah pihak-pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dari pengertian tersebut subjek hukum internasional meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.    Negara yang merdeka dan berdaulat. Negara adalah subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya hukum internasional itu sendiri atau sesuai dengan istilah lain dari hukum internasional.
b.    Tahta suci Vatikan. Tahta suci Vatikan merupakan suatu contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki kekuasaan duniawi. Tahta suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di bawah ibukota negara.
c.    Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa. Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian internasional, beberapa konvensi internasional tentang perlindungan korban perang.
d.    Organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai objek hukum internasional tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya masih belum adanya kepastian mengenai hal ini.
e.    Orang per orang (individu). Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri perang dunia pertama, telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang perseorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional.
f.    Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak yang sama untuk:
1)    Menentukan nasibnya sendiri
2)    Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri
3)    Hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah dari wilayah yang didudukinya.

Asas hukum publik internasional

Asas hukum publik internasional
a.    Asas equality, yaitu asas persamaan derajat di antara negara yang mengadakan hubungan.
b.    Asas courtesy, yaitu asas saling menghormati antarnegara yang mengadakan hubungan.
c.    Asas reciprocity, yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang berhubungan.
d.    Pacta sun servanda, yaitu setiap perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan.
e.    Asas ex aequo et bono, yaitu asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan kebaikan.

Terwujudnya hukum internasional yang dikenal seperti sekarang ini merupakan hasil kerja keras para pakar hukum dunia di kongres Wina pada tahun 1969.

Asas hukum internasional

Asas hukum internasional
a. Asas persamaan derajat
hubungan antarbangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Secara formal memang negara-negara di dunia sudah sama derajatnya, tetapi secara faktual dan substansial masih terjadi ketidaksamaan derajat, khususnya dalam bidang ekonomi.

b. Asas teritorial
Negara memberlakukan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, bagi semua orang dan semua barang yang ada di luar wilayahnya berlaku hukum internasional atau hukum asing sepenuhnya.

c. Asas kebangsaan
Setiap warga negara di manapun berada tetap harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Asas ini menekankan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya.
1) Asas kepentingan umum
Asas ini didasarkan pada negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak berdasarkan atau terikat pada batas-batas wilayah suatu negara, tetapi menekankan pada kepentingan dalam kehidupan masyarakat.
2) Asas keterbukaan
Dalam hubungan antarbangsa yang berdasarkan hukum internasional, diperlukan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.

Macam-macam hukum internasional

Macam-macam hukum internasional
a.    Hukum internasional perdata, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.
b.    Hukum internasional publik, adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lain dalam hubungan internasional. Dalam pembicaraan selanjutnya yang dimaksud dengan hukum internasional adalah hukum publik internasional atau hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Senin, 13 Juni 2016

Pengertian hubungan internasional

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, dan keseimbangan yang berlangsung dalam hubungan antarnegara atau antarbangsa dalam konteks sistem global tapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut “high politics”.

Hubungan internasional sering juga disebut dengan istilah Politik Internasional. Makna dan arti hubungan internasional berdasarkan Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra) adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Konsep dari hubungan internasional berkaitan erat dengan subjek-subjek, seperti Organisasi Internasional, Diplomasi, Hukum Internasional, dan Politik Internasional.

Grayson Kirk mengemukakan 5 (lima) unsur hubungan internasional, yaitu:
a.    Sifat dan berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan
b.    Faktor-faktor yang memengaruhi dan menentukan kekuatan atau power suatu negara
c.    Politik internasional dan politik luar negeri dari negara-negara besar
d.    Sejarah hubungan internasional yang lampau
e.    Pembentukan suatu tata tertib dunia.

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional adalah:
a.    Politik internasional (international politics)
b.    Studi tentang peristiwa internasional (the study of foreign affair)
c.    Hukum internasional (international law)
d.    Organisasi dan administrasi internasional (international organization of administration).

Bentuk dari hubungan internasional dapat berupa hubungan-hubungan, sebagai berikut:
a.    Hubungan individual, berbentuk kontak-kontak pribadi yang didasari oleh kepentingan individual. Misalnya hubungan pedagang antarnegara yang mengadakan transaksi jual beli, mahasiswa yang belajar di negara lain, atau kunjungan wisatawan
b.    Hubungan antarkelompok dapat berbentuk hubungan antarlembaga keagamaan, sosial, lembaga-lembaga ekonomi, dan perdagangan antarnegara
c.    Hubungan antarnegara, biasanya melibatkan kepentingan nasional atau kepentingan yang sifatnya lebih luas, misalnya kerja sama ekonomi, politik, kebudayaan, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam).

Hubungan internasional

Hubungan internasional berlangsung secara dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, ilmu hubungan internasional pun berkembang secara dinamis pula. Tujuan ilmu pengetahuan atau hakikat substansi ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia adalah memahami kehidupan dan lingkungan di sekitarnya, untuk kemudian berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan ilmu itu.

Hubungan antarbangsa atau negara harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajat. Negara Indonesia dalam mengadakan suatu hubungan internasional menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri, memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Menurut buku “Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra)”, hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ensiklopedi Amerika menyatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan lintas perbatasan negara yang menyangkut aspek politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan.